04
Mar
09

Ririen, Doktor Sampah dari Malang

Kompas Kamis, 14 Februari 2002

Ririen, Doktor Sampah dari Malang
JA Noertjahjo Ririen Prihandarini

PENAMPILANNYA ceria dan feminin. Sikap keibuannya juga terasa mantap. Pertama kali berkenalan dan mendengar tutur katanya, hampir semua orang mengira dia putri Solo, atau paling tidak Yogyakarta. Setidaknya dari kawasan itulah. Padahal, dia lahir di Bondowoso, dan sebagian besar masa hidupnya dihabiskan di Jawa Timur (Jatim). Yang menimbulkan tanda tanya, ia terobsesi secara gigih memecahkan problema sampah. Teori dan praktik. Pekerjaan yang boleh dikata jauh dari sifat-sifat pribadinya.
Itulah Dr Ir Ririen Prihandarini MS. Jabatan resminya Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Widya Gama (UWG) Malang. Berbagai penelitian tentang sampah telah ia lakukan di beberapa kota besar. Ia juga menjadi konsultan dari beberapa pemerintah kota (pemkot). Diketahui bahwa para pemulung yang memunguti bahan lapak (plastik, metal, kardus/kertas) bisa mengais rezeki Rp 10.000-Rp 20.000 per hari. Variasi penghasilan itu ditentukan oleh besar-kecilnya kota, jenis dan volume lapak yang dikumpulkan, serta tingkat kegiatan tiap pemulung. “Dan masih ada beberapa varian lain yang sulit dideteksi,” tutur doktor yang meraih predikat “Dosen Teladan Tingkat Nasional” tahun 1996 itu.

Lebih jauh ia menyelidiki problema sampah yang sering menimbulkan banyak masalah. Seperti yang secara mencolok terjadi di Surabaya dan Jakarta. Tetapi, sampah organik sebenarnya tidak perlu menjadi masalah besar. Jenis ini bisa diproses dengan teknologi sederhana untuk dijadikan pupuk, pakan ternak, sampai menjadi bahan bangunan dalam bentuk batako atau paving block. Ini bisa dilakukan dalam skala kecil dengan investasi yang tidak begitu besar. Misalnya dalam satu tempat penampungan sementara (TPS) sampah di satu wilayah rukun warga (RW).

Penanganan sampah dengan teknologi sederhana dan skala kecil ini sudah dicium beberapa investor. Di antaranya, pekan lalu PT Surya Lawu Graha dari Surabaya yang melakukan peninjauan ke proyek percontohan di Taman Malabar Malang. Pimpinan perusahaan ini menyatakan tertarik, dan akan melakukan kalkulasi investasi serta penjajakan lokasi kerja yang memungkinkan. “Jika cocok, bisa dikembangkan ke seluruh kota di Jawa Timur,” tutur K Iskandar, Direktur PT Surya Lawu Graha.

***
PROYEK percontohan Dr Ririen di Taman Malabar, dekat Pasar Oro-oro Dowo Malang, itu cukup lengkap, meskipun dalam skala kecil. Sampah perumahan RW setempat diangkut oleh “Pasukan Kuning” ke lokasi TPS. Di situ dilakukan pemisahan sampah organik dengan anorganik. Sampah-sampah anorganik sebagian berbahaya dan sulit dikomposkan. Misalnya beling, botol bekas, kaleng obat, dan limbah-limbah yang beracun. Sedangkan sampah yang berwujud metal, kardus, kertas, plastik dan lain-lain termasuk jenis lapak yang biasa dipunguti para pemulung.

“Setelah sampah organik dipisahkan untuk dikomposkan, sisa sampah tinggal 20-30 persen,” tutur Ririen, doktor lulusan Universitas Airlangga (Unair) tahun 1997 dalam bidang Biologi Lingkungan. Dengan jumlah sampah yang jauh menyusut itu, maka biaya angkut, tenaga, dan areal penampungan akhir (TPA) sangat banyak berkurang. Implikasinya, terjadi efisiensi biaya yang sangat besar. Di lain pihak, pemrosesan sampah organik menjadi pupuk kompos itu bisa menjadi bidang usaha baru dan menampung tenaga kerja.

Menurut penelitian LPPM UWG Malang, biaya terbesar dalam penanganan sampah adalah ongkos angkut dari TPS ke TPA. Ongkos ini secara sinis sering disebut sebagai “biaya pariwisata sampah”. Jumlahnya bisa mencapai 60 persen dari keseluruhan biaya operasional, di luar biaya sewa lahan penampungan.

Umumnya pemkot harus memberikan subsidi dalam penanganan sampah, karena retribusi yang ditarik dari warga kota tidak mencukupi. Di Kota Surabaya, misalnya, menurut seorang anggota DPRD setempat, retribusi sampah yang masuk sekitar Rp 15 milyar per tahun. Padahal, biaya yang dibutuhkan untuk menangani sampah kota itu mencapai sekitar Rp 20 milyar per tahun. Kekurangannya harus disubsidi melalui APBD Pemkot Surabaya.

Menurut Dr Ririen, secara umum retribusi sampah di berbagai kota memang masih terlalu rendah. Hanya berkisar Rp 6.000-Rp 15.000 per kepala keluarga (KK) per bulan. Jumlah itu memang bervariasi, tergantung besar-kecilnya kota dan peraturan daerah (perda) atau kebijakan pemkot setempat. “Bisa dibayangkan, jika setiap rumah tiap harinya harus membawa sendiri sampahnya ke TPS, berapa biaya yang harus dikeluarkan? Pasti lebih besar dibanding retribusi. Mungkin sepuluh kali lipat atau lebih,” kata Ririen dalam ceramahnya di Rotary Club Malang, beberapa waktu lalu.

Pupuk kompos pun memberikan nilai tambah. Harganya lebih murah dibanding pupuk kimia, dan manfaatnya lebih tinggi bagi pertanian. Baik dalam menjaga kesuburan tanah maupun amannya produk pertanian untuk dikonsumsi. Harga pupuk kompos curah hanya Rp 150-Rp 200 per kg. Jika dikemas secara baik, harganya menjadi sekitar Rp 2.000 per kg.

***
DALAM pemrosesan sampah di Taman Malabar Malang, awalnya sampah organik dihancurkan dengan mesin pencacah sederhana bikinan Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Mesin penghancur bikinan tahun 2000 seharga Rp 17,5 juta ini mampu mencacah satu kuintal sampah dalam waktu tiga jam. Cacahan sampah lalu ditata menjadi gundukan-gundukan dengan aturan tertentu.

Pekerjaan lain, menyediakan satu liter larutan mikroorganisme, satu liter tetes, dan 20 liter air. Semuanya diaduk menjadi satu dan difermentasikan selama dua hingga 24 jam. Larutan ini kemudian disiramkan ke gundukan-gundukan sampah tersebut agar terjadi fermentasi lanjutan dalam proses penghancuran sampah. Agar sampah tidak berbau busuk, larutan campuran itu bisa diberi aroma tertentu sesuai dengan selera pengelola. “Bisa saja gundukan sampah itu berbau stroberi,” tutur Ririen yang S2-nya diperoleh tahun 1993 dari Program Studi Ilmu Pertanian di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Pemrosesan sampah organik menjadi pupuk kompos itu juga menghasilkan pakan ternak, serta bahan bangunan berupa batako atau paving block. Dalam proses penghancurannya, sampah memproduksi belatung. Dan ini langsung dimakan ayam-ayam yang sengaja dipiara di lokasi percontohan itu. Dari sampah yang telah hancur, dengan campuran bahan tertentu, bisa juga dibuat makanan ternak dalam bentuk butiran dan kering. Inilah yang dijadikan makanan ternak domba dalam proyek percontohan Ririen. Kandang dombanya berlokasi di lahan pembibitan UWG Malang, di Jalan Sudimoro.

Saat ini terdapat sekitar 100 ekor domba di lokasi itu. Termasuk domba titipan seorang pedagang sate di Malang. Bibit domba dijual Rp 350.000 per ekor, dan bisa dititpkan di situ untuk dibesarkan dan digemukkan. Biaya penitipan selama tiga bulan Rp 70.000 per ekor, dan biaya penyusutan kandang Rp 3.500 per ekor. Setelah penggemukan selesai, harga domba bisa mencapai Rp 450.000-Rp 500.000 per ekor. Keuntungan selama tiga bulan sekitar 30 persen, atau 10 persen per bulan. Keuntungan ini dibagi untuk pengelola 60 persen dan pemilik 40 persen. Dengan demikian, keuntungan pemilik kambing rata-rata empat persen per bulan. “Lebih tinggi dibanding bunga bank,” komentar seorang anggota pengelola.

Jika sampah yang telah terfermentasi, hancur dan mengeras kehitaman itu akan dijadikan batako, perlu dihancurkan, lalu diayak. Kemudian dicampur dengan pasir dan semen, komposisinya enam (sampah) berbanding tiga (pasir), dan satu (semen). Setelah diaduk sampai merata, adonan dimasukkan dalam cetakan yang bentuknya disesuaikan dengan keinginan pembuatnya. Setelah dikeringkan, batako siap digunakan.

Menurut Dr Ririen, batako ini kekuatannya bisa sampai 80 persen dibanding batako yang dibuat hanya dari bahan semen dan pasir. Tetapi, harganya terpaut banyak, jauh lebih murah. Keuntungan lain adalah irit penggunaan semen, dan bahan dari sampah cukup melimpah. Sekaligus bisa ikut mengatasi problema sampah yang telah makan banyak biaya dan memusingkan para pejabat yang bersangkutan.

Adakah kendalanya? “Ada, kelihatannya kecil tetapi menentukan. Yaitu pola pikir kita yang umumnya masih lebih senang model proyek dengan biaya besar dan teknologi modern,” tutur Dr Ririen, meskipun pola ini memiliki risiko tinggi, termasuk kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). (JA Noertjahyo, wartawan di Malang

Prev: Dr Ririen Prihandarini, Penyelamat Sampah Jakarta
Next: Budidaya Polikultur: Modal Minim, Hasil Menggiurkan



Blog Stats

  • 26,755 dor-dor
free counters

Pos-pos Terbaru


%d blogger menyukai ini: